nusakini.com-Tuntang – Keberhasilan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tidak hanya didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang berkompeten, namun juga kehadiran pelayanan publik berbasis teknologi yang dapat menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat benar-benar memeroleh pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan transparan. 

“Dalam pengelolaan reformasi birokrasi yang harus diperhatikan adalah bagaimana penyiapan SDM yang berkompeten. Selain itu, penyederhanaan pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi,” terang Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie saat menghadiri acara Rapat Pansus RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 di Tlogo Resort, Senin (4/2). 

Herru menjelaskan, Pemprov Jateng berupaya membuka kanal-kanal komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Seperti website, twitter, hotline service, dan lainnya. Sehingga laporan atau komplain dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti. 

• Ziarah ke Makam Pahlawan, Sekda Jateng Ingatkan ASN Jaga Integritas
• Kampanyekan Antikekerasan, Sekda Jateng: Cintai Keluarga agar Betah di Rumah
• HUT ke-53 Korpri, Ribuan Warga Ramaikan Jalan Sehat Hingga Borong Sayur dan Cabai Kering
• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer

“Jajaran birokrasi Pemprov Jateng melalui media, entah itu website, twitter, SMS, dan lainnya punya kewajiban fungsional bahwa laporan atau komplain dari masyarakat 1×24 jam direspons. Jika langsung dapat diselesaikan secara tuntas ya diselesaikan, atau andaikata perlu dikonsolidasikan maka diberikan penjelasan kepada masyarakat, bagaimana dan berapa lama prosedurnya,” lanjutnya. 

Senada dengan Herru, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS menegaskan, birokrasi di lingkungan Pemprov Jateng harus berorientasi pada upaya memberikan pelayanan publik yang prima. Pihaknya juga mendorong optimalisasi pelayanan izin berbasis online atau e-service. 

“Bagaimana kita memberikan pelayanan publik yang prima, mudah, murah, cepat akuntabel dan transparan. Maka e-service itu perlu terus dikembangkan, sehingga masyarakat juga semakin mudah mengurus izin secara perorangan. Transparansi itu penting, maka komunikasi dua arah harus terus dijalin. Cek juga kanal-kanal pengaduan masyarakat,” tegasnya. 

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah itu juga mengapresiasi kinerja ASN di lingkungan Pemprov Jateng. Berkat kerja keras mereka, nilai akuntabilitas kinerja Pemprov Jateng dapat meningkat. 

“Terkait akuntabilitas kinerja, nanti insya Allah bulan Februari akan diberikan penghargaan dan kita menginjak dari nilai BB menjadi A. Tidak semua provinsi mendapatkan nilai A dan ini perjuangan teman-teman yang luar biasa,” ujarnya mengapresiasi.(p/ab)